Pendahuluan
Salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum adalah demonstrasi yang biasa ditemukan pada sebuah negara demokratis, seperti Indonesia. Demonstrasi pada umumnya dilakukan untuk menyampaikaan suatu pendapat, gagasan, atau tuntutan di muka umum, baik dilakukan untuk menentang kebijakan atau menuntut perubahan atau menyampaikan aspirasi masyarakat, atau sebagai penekanan politik untuk mencapai tujuan tertentu seperti untuk memengaruhi kebijakan atau menggulinglkan pemerintahan. Kebanyakan demonstrasi dilakukan oleh mahasiswa, dan para kelompok-kelompok yang berkepentingan seperti buruh, petani dan nelayan, bahkan para kades se-Indonesia juga pernah melakukan demonstrasi.
Kelompok-kelompok politik yang mempunyai kepentingan untuk melawan atau menjatuhkan lawan politiknya sering juga melakukan aksi demontrasi dengan mengerahkan orang-orang yang sepemikiran dengannya. Dalam beberapa kasus para demonstran bayaran juga ikut berpartisipasi dalam aksi, mereka orang-orang yang berpartisipasi dalam kemarahan atau keberatan publik dengan imbalan bayaran, dalam beberapa konteks, orang-orang dapat disewa untuk pencitraan guna menunjukkan peningkatan partisipasi publik dalam proses demokrasi, terkadang mereka tidak mengetahui substansi aksi untuk apa mereka lakukan.
Fenomena demonstrasi bayaran merupakan bentuk nyata dari pengerahan sumber daya yang dalam Resource Mobilization Theory adalah gerakan sosial atau politik yang menekankan peran sumber daya dan kemampuan dalam memobilisasi sumber daya untuk mencapai tujuan gerakan yang dalam fenomena ini adalah kepentingan politik.[1]Sumber daya yang dimaksud seperti uang, logistik dan massa untuk melakukan aksi demonstrasi demi tujuan kelompok politik tertentu. Para demonstran melakuakan aksi tersebut bukan atas ideologi mereka melainkan ada insentif materi. Sebagaiamana dalam Rational Choice Theory, demonstran melakukan aksi atas kepentingan pribadi, yang berkesimpilan bahwa aksi demonstrasi bisa terjadi tanpa adanaya kesadaran ideologi demonstran atau aspirasi masyarakat, namun karena insentif materi.[2]
Kebebasan berpendapat dalam demokrasi mengalami kemajuan, namun ada beberapa praktik yang justru mencederai makna kebebasan demokrasi, sebagian masyarakat tidak memahami demokrasi murni dan makna aksi. Fenomena demonstran bayaran kini muncul sebagai lapangan pekerjaan baru, mereka mendapatkan imbalan 50.000 sampai 100.000 ribu per orang, beberapa ada yang melibatakan anggota keluarganya untuk berpartisipasi dalam aksi, itu dilakukan untuk mendapatkan imbalan tanpa mengetahui tuntutan dan isu yang diperjuangkan.[3] Hal ini mencerminkan masih banyaknya keluarga di Indonesia yang belum sejahtera dan tingginya angka pengangguran, situasi ini juga menggambarkan bahwa uang bisa memengaruhi cara berpikir dan keputusan masyarakat, dan survei politik 2024 yang dilakukan oleh Indikator Politik mengatakan bahwa 35% responden memilih pilihannya karena uang daripada yang berintegritas.[4]
Demokrasi memang membolehkan adanya perbedaan pendapat, cara pandang dan sikap. Namun para pendemo bayaran terkadang justru dihadirkan untuk mengekang kebebasan itu. Seperti misalnya, ada pengerahan massa bayaran untuk menghadang kelompok aksi mahasiswa yang menyuarakan suara penderitaan rakyat. Lalu pertanyaannya siapa yang ada di balik aksi-aksi tersebut? yang rela melakukannya dengan merogoh kocek besar itu. Menurut Ketua Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Masinton Pasaribu, adalah pihak yang tidak ingin kekuasaannya terganggu, mereka yang berkepentingan melakukannya dengan cara memobilisasi massa bayaran. Hal serupa juga dikatan oleh ketua umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), demonstrasi bayaran terkadang dilakukan oleh pihak yang bertentangan dengan kepentingan rakyat yakni rezim agen neoliberalizm yang mmelindungi kepentingan asing dan para koruptor.[5]
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Selain itu, ada juga peraturan kepala kepolisian RI nomor 7 tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum. Namun banyak ditemukan di lapangan banyak terjadi tindakan kriminal dan kekerasan, seperti perusakan fasilitas umum dan kekerasan oleh aparat keamanan kepada demonstran dan juga sebaliknya. Hal tersebut memang sengaja diciptakan, mereka biasanya memang mencari perhatian dan simpati agar diliput media massa dengan berbuat anarkis. Selain sisi positif dari demonstrasi seperti mendorong perubahan kebijakan dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat, ada juga sisi negatifnya seperti kekerasan dan kerusuhan, stigma negatif bagi aktivis, mengganggu ketertiban umum yang juga berimbas pada kesetabilan ekonomi suatu daerah maupun nasioanl dan menurunkan kredibilitas demokrasi yang seharusnya permasalahan dapat diselesaikan dengan demokrasi dan dialog produktif tapi justru menciptakan isu dan konflik yang dimanipulasi.
Kesimpulan
Masih banyak para pekerja, mahasiswa dan pelajar yang melakukan demonstrasi tetapi tidak paham makna demokrasi, tata cara melaksanakan demonstrasi secara benar, dan mereka melakukannya atas kepentingan materi. Hal ini menunjukkan perlunya upaya sosialisasi hukum demonstrasi, penguatan pendidikan politik penegakan etika demokrasi kepada masyarakat. Maraknya demonstrasi bayaran juga menandakan perlunya menciptakan lapanagan pekerjaan yang baru, meningkatakan kesejahteraan ekonomi rakyat. Banyak anak muda yang tidak bisa bekerja secara profesional akhirnya mereka mencari uang melalui demonstrasi bayaran.
Fenomena demonstrasi bayaran yang berkepanjangan akan merusak kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan sistem politik demokrasi, pembodohan publik, sulitnya membedakan antara suara rakyat dan kepentingan kelomok tertentu. Masalah yang seharusnya diselesaikan lewat demokrasi yang sehat dan dialog produktif antara pihak demonstran dan pemerintah tapi justru menciptakan kerusuhan yang mengancam stabilitas negara, memanipulasi kepentingan kelompok menjadi suara rakyat. Masyarakat dan pemerintah perlu melakukan kerjasama dalam melakukan demonstrasi yang damai untuk menciptkan kesetabilan negara dan meningkatkan nilai kredibilitas sistem politik demokrasi.
[1] Crossman Ashley, “Apa itu Teori Mobilisasi Sumber Daya?”, https://www.thoughtco.com/resource-mobilization-theory-3026523, 21 Mei 2025.
[2] “Teori Pilihan Rasional: Apa Itu dalam Ekonomi, dengan Contoh”, https://www.investopedia.com/terms/r/rational-choice-theory.asp, 21 Mei 2025.
[3] “Pengakuan Demonstran Bayaran Dikasih Rp 100 Ribu untuk Demo Acara KAMI Jatim”, https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5196759/pengakuan-demonstran-bayaran-dikasih-rp-100-ribu-untuk-demo-acara-kami-jatim?page=2, 21 Mei 2025.
[4] AGA, “Miris, Survei Catat Jumlah Pemilih karena Politik Uang Meningkat di Pemilu 2024”, https://www.medcom.id/pemilu/news-pemilu/GNlP1OVN-miris-survei-catat-jumlah-pemilih-karena-politik-uang-meningkat-di-pemilu-2024, 21 Mei 2025.
[5] Lusi Catur Mahgriefie, “Kekuasaan Terganggu, Demo Bayaran Solusinya”, https://megapolitan.okezone.com/read/2010/11/02/338/388573/kekuasaan-terganggu-demo-bayaran-solusinya, 21 Mei 2025.