Urgensi Pencatatan Nikah Sebagai Rukun Nikah

Kolom Santri539 Dilihat

Mahally.ac.id. – Nikah adalah salah satu sunah Nabi Muhammad SAW yang sangat dianjurkan. Terlebih-lebih bagi seseorang yang sudah mampu secara ekonomi. Hal ini sebagaimana dalam hadis, bahwa ia bertujuan untuk menjaga pandangan dan farji dari hal-hal yang mengotorinya. Sampai-sampai, bila belum mampu menikah, maka akan tetap mendapatkan beban tambahan, yaitu berpuasa.[1]

Karena menikah adalah suatu kesunahan, maka mengingkarinya tentu memiliki konsekuensi yang besar. Sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwa orang-orang yang sengaja berpaling darinya tidak akan diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW.[2] Hal ini karena mengikuti Allah Swt. dan Rasul-Nya merupakan suatu kewajiban bagi manusia.

Secara bahasa, nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu Nakaha-yankihu yang berarti bersetubuh dan akad.[3] Adapun pengertian secara istilah, nikah adalah akad yang mencakup kebolehannya bersetubuh dengan lafaz inkah, tazwij, dan sebagainya. Dengan demikian, maka dengan adanya nikah, menimbulkan efek halal bagi suami dan istri untuk melakukan sebagian hal-hal yang tadinya haram untuk mereka.

Tentunya, nikah juga mempunyai ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah rukun. Rukun sendiri adalah bagian dari sesuatu yang mana sesuatu tersebut tidak dapat berdiri tegak jika hal itu tiada.[4]

Namun, tidak dipungkiri juga bahwa ada perbedaan dalam mencantumkan rukun nikah, antara satu ulama dan lainnya. Tentunya, hal ini karena adanya perbedaan memaknai dalil antar mujtahid. Salah satu perbedaan yang mencolok, adalah adanya penambahan “pencatatan pernikahan” sebagai rukun nikah dalam CLD KHI. Hal ini merupakan suatu yang baru, di mana dalam literatur Islam klasik, khususnya yang bermazhab Syafi’i, tidak ditemukan adanya syariat yang mewajibkan pencatatan di dalamnya.

Hal ini tentunya juga memiliki alasan yang cukup kuat. Antara lain melihat banyaknya kasus nikah tanpa pencatatan (nikah sirri) yang berujung perpisahan tanpa kepastian.[5] Selain itu, juga didukung dengan dasar yang cukup kuat. yaitu maslahah dan sadd adz-dzari’ah.

Namun, dibalik bagusnya konsep baru ini, tentunya masih menyisakan celah dan pertanyaan yang patut diajukan. Antara lain, adalah pengguguran poin wali nikah dan saksi dalam pernikahan. Di mana, hal ini dimungkinkan berdampak pada hal-hal lain dalam pernikahan. Karena inilah, menurut hemat kami, konsep pencatatan pernikahan yang dijadikan rukun ini patut dibahas. Adapun pembahasan yang akan dipaparkan berupa:

  1. Bagaimana pengertian dan rukun nikah dalam turats?
  2. Bagaimana pengertian dan rukun nikah dalam CLD KHI?
  3. Bagaimana pandangan filosofis terhadap pencatatan nikah dalam CLD KHI?
  4. Bagaimana dampak pengguguran poin wali nikah dan saksi dalam pernikahan pada CLD KHI?

PENGERTIAN DAN RUKUN NIKAH DALAM TURATS

Adapun pengertian nikah dalam kitab-kitab fikih 4 madzhab, ditemukan beberapa perbedaan, yaitu:

  1. Syafi’iyah

Menurut mazhab ini, nikah adalah:

النِّكَاحُ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ تَرْجَمَتِهِ (٢) .

Artinya: “Akad yang mencakup kebolehannya bersetubuh dengan lafaz inkah, tazwij, dan sebagainya.”

  1. Hanafiyah

Menurut mazhab ini, nikah adalah:

النِّكَاحُ عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ الْمُتْعَةِ بِالأُْنْثَى قَصْدًا، أَيْ يُفِيدُ حِل اسْتِمْتَاعِ الرَّجُل مِنَ امْرَأَةٍ لَمْ يَمْنَعْ مِنْ نِكَاحِهَا مَانِعٌ شَرْعِيٌّ

Artinya: “Akad yang berfaedah halalnya bersetubuh dengan perempuan secara sengaja, yaitu bolehnya seorang laki-laki bersenang-senang denagn seorang perempuan yang tidak terhalang menikahinya secara syar’i.”

  1. Malikiyah

Menurut mazhab ini, nikah adalah:

النِّكَاحُ عَقْدٌ لِحِل تَمَتُّعٍ بِأُنْثَى غَيْرِ مَحْرَمٍ وَمَجُوسِيَّةٍ وَأَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ بِصِيغَةٍ

Artinya: “Akad yang menghalalkan bersetubuh dengan perempuan yang bukan mahram, majusi, budak perempuan, dan kitabiyah dengan suatu shighat.”

  1. Hambaliyah

Menurut mazhab ini, nikah adalah:

النِّكَاحُ عَقْدُ التَّزْوِيجِ، أَيْ عَقْدٌ يُعْتَبَرُ فِيهِ لَفْظُ نِكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ تَرْجَمَتُهُ

Artinya: “Akad mempersunting, yaitu akad yang di dalamnya dianggap lafaz nikah, mempersunting dan sebagainya.”[6]

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa 4 madzhab bersepakat bahwa nikah adalah sebuah akad yang melegalkan bersetubuh antar dua insan. Perbedaan antara mereka hanya pada keterangan mengenai lafaz, mani’ dan sebagainya.

Rukun sendiri, sebagaimana Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan pengertiannya menurut jumhur fukaha dalam kitabnya Al-Fiqh Al-Islāmi wa Adillatuhu, yaitu:

ما لا توجد الماهية الشرعية إلا به أو ما تتوقف عليه حقيقة الشيء، سواء أكان جزأ منه أم خارجا عنه

Artinya: “Segala perkara yang tanpanya hakikat syariat tidak dapat tercapai. Atau (juga bisa diartikan sebagai) perkara yang hakikat sesuatu itu berada di atasnya, baik ia merupakan bagian dari sesuatu itu ataupun keluar darinya.”[7]

Sehingga, sesuatu yang tidak terpenuhi rukunnya maka dianggap tidak dapat merealisasikan tujuan syariat. Perbuatan tersebut juga dinilai tidak sah. Adapun mengenai rukun nikah, juga terdapat perbedaan, yaitu:

  1. Syafi’iyah

Dalam mazhab ini, rukun nikah ada lima, yaitu: adanya (1) suami, (2) istri, (3) dua orang saksi, (4) wali, dan (5) shighat (ijab dan kabul).[8]

  1. Hanafiyah

Dalam mazhab ini, rukun nikah ada dua, yaitu: adanya (1) ijab dan (2) qabul.[9]

  1. Malikiyah

Dalam mazhab ini, rukun nikah ada lima, yaitu: adanya (1) wali, (2) mahar, (3) suami, (4) istri, (5) dan sighat.[10]

  1. Hambaliyah

Dalam mazhab ini, rukun nikah ada tiga, yaitu: adanya (1) dua calon mempelai, ijab dan qabul.[11]

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa semua mazhab bersepakat bahwa adanya kedua calon mempelai adalah rukun. Aspek lain yang diperselisihkan meliputi wali, saksi dan mahar.

NIKAH, PENGERTIAN, SYARAT DAN RUKUN DALAM CLD KHI

Counter Legal Drafting (CLD KHI) adalah naskah tandingan rumusan hukum Islam dalam KHI.[12] Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri adalah kumpulan hasil akhir pendapat-pendapat dalam masalah fiqh yang dianut oleh umat Islam Indonesia, yang berbentuk kitab hukum dengan bahasa undang-undang, yang menjadi dasar bagi setiap keputusan dan Pengadilan Agama.[13]

Karena CLD KHI adalah naskah tandingan, maka tentunya ada perbedaan dalam hampir setiap pasalnya. Hal ini disebabkan adanya tinjauan ulang, ataupun perkiraan adanya solusi hukum yang lebih maslahah. Adapun pasal mengenai pengertian nikah dan rukunnya dalam KHI dan CLD KHI adalah sebagai berikut:

KHI CLD KHI

PENGERTIAN NIKAH

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Pasal 2

Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak.

RUKUN NIKAH

Pasal 14

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

a. Calon Suami

b. Calon Istri

c. Wali nikah

d. Dua orang saksi, dan

e. Ijab dan Kabul

Pasal 7

Perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi rukun berikut:

a. Calon suami

b. Calon istri

c. Ijab dan Kabul

d. Pencatatan

 

 

Sehingga, jelas terlihat bahwa dalam KHI, rukun nikah ada lima poin. Hal ini sama dengan ketentuan dalam mazhab Syafi’i. Ini terjadi karena spirit dari KHI, yang merupakan kitab hukum Islam, yang bersumber dari pendapat-pendapat yang berkembang di Indonesia. Mazhab Syafi’i sendiri adalah mazhab mayoritas di Indonesia.

Adapun CLD KHI, hanya mencantumkan empat poin, dengan salah satunya berbeda dengan apa yang ada di KHI. Kesamaannya ada pada rukun calon suami dan istri, serta adanya ijab kabul. Adapun yang berbeda, adalah di KHI ada wali nikah dan dua orang saksi. Sedangkan di CLD KHI dua poin tersebut dihapuskan, dan ditambahkan poin pencatatan.

PANDANGAN FILOSOFIS TERHADAP PENCATATAN NIKAH DALAM CLD KHI

Dalam pembahasan ini, maka kami akan membaginya pada tiga bagian. Pembagian ini berdasarkan dasar-dasar penelaahan filosofis, yaitu ontologi, epistemologi dan aksiologi.[14] Adapun sub-sub didalamnya, kami kombinasikan dengan Al-Mabādi’ Al-Asyrah (sepuluh dasar), sebagai dasar-dasar filosofis keilmuan dalam islam. Adapun kesepuluh ini, yaitu nama (الإسم), definisi / batasan (الحد), pencetus (الواضع), ruang lingkup (الموضوع), sumber pengambilan (الإستمداد), masalah (المسائل), buah mempelajarinya الثمرة), hubungannya dengan ilmu yang lainnya (النسبة), keutamaannya (الفضل) dan hukum mempelajari nya (حكم الشارع). Hal ini sebagaimana Muhammad bin Ali ash-Shabban dalam kitabnya, Hasyiah ‘ala Syarh al-Sulaam, mengatakan dalam kumpulan syairnya:

إِنَّ مَبَادِي كُلِّ فَنٍّ عَشرَةْ           الحَدُّ وَالمَوْضُوْعُ  ثُمَّ الثَّمره

وَنِسْبَةٌ وَفَضْلُهُ وَالوَاضِعُ           وَالاسْمُ الاِسْتِمْدَادُ حُكْمُ الشَّارِعُ

مَسَائِلُ وَالبَعْضُ بِالبَعْضِ اكْتَفَى وَمَنْ دَرَى الجَمِيْعَ حَازَ الشَّرَفَا

Artinya: “Sesungguhnya mabadi (pengantar dasar) dalam setiap disiplin ilmu itu ada sepuluh, yaitu: (1) definisi, (2) ruang lingkup, (3) manfaat , (4) hubungan, (5) fadhilahnya, (6) pencetusnya, (7) nama, (8) sumber pengambilan, (9) hukum mempelajari, (10) masail. Mengetahui sebagiannya memadai untuk sebagian yang lain dan siapa yang menguasai semuanya maka akan meraih kemuliaan.”[15]

Pandangan Ontologi dari Pencatatan Nikah

Ontologi secara bahasa berasal dari bahasa Yunani; ontos (ada) dan logos (ilmu). Ontologi secara istilah adalah ilmu hakekat yang menyelidiki alam nyata ini dan bagaimana keadaan yang sebenarnya.[16] Adapun pembahasan ini akan dibagi menjadi empat sub, yaitu:

Nama (الإسم)

Nama pembahasan ini adalah pencatatan nikah.

Definisi / batasan (الحد)

Pembahasan mengenai pencatatan ini, terdapat pada Pasal 12 dan Pasal 13 CLD KHI yaitu:

Pasal 12

  • Setiap perkawinan harus dicatatkan
  • Pemerintah wajib mencatatkan setiap perkawinan yang dilakukan oleh warga
  • Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku
  • Untuk memenuhi ketentuan dalam ayat (1) setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.

Pasal 13

  • Sebelum perkawinan dilangsungkan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan terlebih dahulu persetujuan kedua mempelai.
  • Apabila perkawinan tidak disetujui oleh kedua calon mempelai atau salah satunya, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan.
  • Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara dan atau tuna rungu, persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.[17]

Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud sebagai rukun disini adalah pencatat yang dilakukan secara resmi oleh pemerintah melalui Pegawai Pencatat Nikah.

Pencetus (الواضع)

Adapun pencetusnya adalah Tim Penyusun Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Pokja Pengarusutamaan Gender, Kementerian Agama RI TAhun 2004

Ruang lingkup (الموضوع)

Ruang lingkup / tema pembahasan pada masalah ini adalah pencatatan nikah yang dijadikan rukun. Hal ini merupakan perkara baru yang belum pernah dicetuskan oleh generasi sebelumnya.

Pandangan Epistemologi dari Pencatatan Nikah

Epistemologi berasal dari bahasa Yunani; episteme (pengetahuan) dan logos (ilmu atau teori). Epistemologi secara istilah cabang filsafat yang meneliti segala sumber, sarana, metode, tolak ukur kebenaran, dan segala sesuatu yang turut membentuk pengetahuan.[18] Adapun pembahasan ini akan dibagi menjadi dua sub, yaitu:

Masalah (المسائل)

Pembahasan hukum disini yaitu pencatatan nikah adalah menjadi rukun.

Sumber pengambilan (الاستمداد)

Pencatatan nikah yang dimasukkan kedalam jajaran rukun oleh tim CLD KHI setidaknya berdasarkan pada:

  • Pengkiasan (Qiyas Aulawi) kepada Q.S. Al-Baqarah ayat 282

Dalam ayat ini, Allah Swt. menyebutkan satu fi’il amr فاكتبؤه (catatlah!). Adanya pencatatan berdasar pada satu illat, yaitu Itlaf (kehilangan). Jika dalam melaksanakan transaksi penting seperti utang piutang, yang potensi terjadi kehilangan ini hanya dari segi harta, dan hanya melibatkan dua orang dihukumi sunnah atau bahkan wajib dicatat, maka hubungan pernikahan lebih harus dicatatkan. Hal ini memandang kepada ia merupakan peristiwa yang berimplikasi lebih besar, dengan mengikat dua keluarga.

  • Sadd adz-Dzari’ah, (menutup jalan terjadinya kerusakan).

Perkawinan yang tidak dicatatkan menyebabkan tidak adanya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, dari segi status perkawinan dan kekerabatan, serta pembagian harta waris. Oleh karena itu, untuk menciptakan kehidupan keluarga yang maslahat, salah satunya adalah dengan wajib dicatatkannya setiap perkawinan.[19]

Pandangan Aksiologi dari Pencatatan Nikah

Aksiologi berasal dari bahasa Yunani; Axios (layak atau pantas) dan logos (ilmu). Aksiologi secara istilah adalah cabang filsafat yang memuat analisis nilai-nilai, atau studi yang menyangkut teori umum tentang nilai, atau studi filosofis mengenai hakikat nilai-nilai.[20] Adapun pembahasan ini akan dibagi menjadi empat sub, yaitu:

Hubungannya dengan ilmu yang lainnya (النسبة). Adapun hubungan pencatatan nikah ini dengan ilmu lainnya antara lain:

  1. Sebagai bukti saat adanya tuntutan salah satu pasangan suami istri terhadap hak-hak mereka yang belum diberikan, seperti nafkah dan waris
  2. Sebagai aplikasi dari kaidah تصرف الإمام منوط بالمصلحة
  3. Sebagai salah satu alat penentu bagian hak waris
  4. Hukum mempelajari nya (حكم الشارع)

Adapun hukum mempelajarinya adalah wajib. Ini karena ia merupakan bagian dari fikih. Dan fikih adalah bagian dari ilmu hal, yaitu ilmu yang wajib dipelajari oleh seorang muslim. Syekh Ibrahim bin Isma’il mengatakan dalam kitabnya Syarh Ta’līm Al-Muta’allim:

لا يفترض على كل مسلم ومسلمة طلب كل علم بل يفترض عليه طلب علم الحال وهو علم أصول الدين وعلم الفقه والمراد من الحال ههنا الأمر العارض للإنسان من الكفر والإيمان والصلاة والزكاة وغيرها من الأحوال لا الحال المقابل للمستقبل

Artinya: “Tidaklah diwajibkan atas seluruh kaum muslimin dan muslimat untuk menuntut seluruh ilmu. Namun yang diwajibkan hanyalah menuntut Al-’Ilm Al-Hāl.  Al-’Ilm Al-Hāl adalah ilmu ushuluddin dan ilmu fikih. Maksud dari “Al-Hāl” di sini adalah perkara yang menunjukkan (menjelaskan) bagi manusia, tentang (apa itu) kafir, iman, shalat, zakat, dan sebagainya, dari segala kondisi. Bukan “Al-Hāl” yang dimaksud adalah “Al-Hāl” (sekarang) yang merupakan perbandingan dari Al-Mustaqbal” (yang akan datang).”[21]

Keutamaannya (الفضل)

Adanya pencatatan nikah di depan Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana yang disyaratkan dalam CLD KHI, merupakan suatu solusi baik yang ditawarkan sebagai pencegahan dari adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam berkeluarga.

Buah mempelajarinya ( الثمرة)

Dengan mempelajari ini, kita tahu bahwa ada perkembangan-perkembangan sudut pandang dalam berfikih. Dalam hal ini, adanya pencatatan nikah yang ditambahkan sebagai rukun. Perkembangan ini, tentunya menyuguhkan kita sebagian dari pemikiran-pemikiran para ulama masa kini yang dicurahkan untuk mengatasi problematika umat.

DAMPAK PENGGUGURAN POIN WALI NIKAH DAN SAKSI PERNIKAHAN PADA CLD KHI

Adapun wali nikah dan dua orang saksi, sebagai rukun nikah memiliki dasar yang sangat shorih dari Hadis Nabi Saw., yaitu:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح غير ذلك، فهو باطل (رواه ابن حبان في صحيحه)

Artinya: “Tidak akan (sah) nikahnya seseorang kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil. Semua pernikahan yang tanpa keduanya adalah bathil.” (H.R. Ibn Al-Hibban dalam kitab Shahihnya[22]

Adanya nash sharih di sini menyatakan bahwa nikah tanpa dua syarat di atas tidak sah. Sehingga, luputnya pencantuman wali dan saksi merupakan sesuatu yang patut menjadi pertimbangan dalam memakai CLD KHI. Namun, setidaknya ada dua pernyataan yang biasa diajukan untuk mengonter dalil di atas, yaitu:

  1. Adanya wali hanya untuk perempuan yang kurang cerdas

Hal ini dapat dikonter lagi dengan adanya hadis lain, yaitu:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ص.م. قال: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج نفسها

Artinya: Dari Abu Hurairah ra., bahwasanya Nabi Saw. bersabda: “Seorang perempuan tidak dapat menikahkan seorang perempuan lain. Ia juga tidak dapat menikahkan dirinya sendiri.”[23]

2. Adanya Al Ta’rif pada hadis tersebut menunjukkan bahwa lafaz tersebut berbentuk ‘am. Sehingga, ia mencakup semua wanita, tanpa memandang batasan usia maupun kemampuannya. Karena itu, bagaimanapun seorang perempuan tetap memerlukan wali sebagai penyelenggara pernikahannya.

Wali ini berurutan tingkatannya, dari setiap laki-laki dalam keluarganya. Adapun urutan wali adalah Ayah, lalu Kakek dari bapak, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapak, Keponakan laki-laki kandung, Keponakan laki-laki sebapak, Paman saudara Ayah, lalu sepupu anak paman saudara Ayah. JIka semua ini tidak ada, maka dipakailah wali hakim.

3. Adanya saksi sudah bisa tergantikan dengan pencatatan

Pernyataan ini dapat dikonter dengan:

4. Adanya Istitsna’, sebagai bentuk takhsis dari kalimat sebelumnya yang mengandung La li Nafyi al-Jinsi, menunjukkan bahwa satu-satunya jalan agar nikah menjadi sah, salah satunya adalah adanya dua orang saksi.

Pernyataan Imam Qurthubi dalam tafsirnya Al-Jāmi’ li Ahkam Al-Qur’ān.

Dalam tafsirnya beliau menyatakan:

التاسعة: قوله تعالى فاكتبوه يعني الدَّين والأجل. ويقال: أمر بالكتابه ولكن المراد الكتابة والإشهاد؛ لأن الكتابة بغير شهود لا تكون حجة

Artinya: “Permasalahan ke sembilan: Firman Allah Swt. ‘Faktubuh’, menunjukkan pada hutang dan tempo. Dikatakan bahwa maksud dari pencatatan ini adalah pencatatan dan persaksian. Hal ini karena bahwa pencatatan tanpa adanya persaksian tidak dapat dijadikan hujjah”[24]

KESIMPULAN

Empat madzhab dalam Islam bersepakat bahwa nikah adalah sebuah akad yang melegalkan bersetubuh antar dua insan. Perbedaan antara mereka hanya pada keterangan mengenai lafaz, mani’ dan sebagainya. Semua mazhab juga bersepakat bahwa adanya kedua calon mempelai adalah rukun. Aspek lain yang diperselisihkan meliputi wali, saksi dan mahar.

Menurut CLD KHI, perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak. Serta, perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi rukun berikut: Calon suami, Calon istri, Ijab dan Kabul, Pencatatan

Pencatatan Nikah sebagai rukun adalah pencatatan yang dilakukan secara resmi oleh pemerintah melalui Pegawai Pencatat Nikah. Hal ini dicetuskan oleh Tim Penyusun Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Pokja Pengarusutamaan Gender, Kementerian Agama RI Tahun 2004. Hal ini merupakan perkara baru yang belum pernah dicetuskan oleh generasi sebelumnya.

Hal ini disimpulkan dari pengkiasan (Qiyas Aulawi) kepada Q.S. Al-Baqarah ayat 282, dari fi’il amr فاكتبؤه (catatlah!). Di sini terdapat satu illat, yaitu Itlaf (kehilangan), dimana transaksi penting seperti utang piutang, yang potensi kehilangan hanya dari segi harta, dan hanya melibatkan dua orang dihukumi sunnah atau bahkan wajib dicatat, maka hubungan pernikahan lebih harus dicatatkan. Hal ini memandang kepada ia merupakan peristiwa yang berimplikasi lebih besar, dengan mengikat dua keluarga. Ketiadaan pencatatan menyebabkan tidak adanya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, dari segi status perkawinan dan kekerabatan, serta pembagian harta waris.

Adanya pencatatan nikah berkaitan bahwa ia adalah bukti saat adanya tuntutan salah satu pasangan suami istri terhadap hak-hak mereka yang belum diberikan agar tercegah dari adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam berkeluarga. Ia juga merupakan aplikasi dari kaidah تصرف الإمام منوط بالمصلحة, serta wajib dipelajari karena merupakan bagian dari fikih yang merupakan ilmu hal. Dimana ia juga merupakan perkembangan sudut pandang dalam berfikih, yang coba dicurahkan para ulama masa kini untuk mengatasi problematika umat.

Namun, dibalik suksesnya penambahan pencatatan nikah sebagai rukun nikah, juga ada permasalahan, saat wali nikah dan dua orang saksi dihapuskan. Hal ini  secara sharih tidak dapat dibantah karena berdasar pada nash sharih dan beberapa penguat lainnya.

End Notes:

[1] Imam Ibnu Hajar Al-‘Atsqalani, Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam, Hlm. 180, Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, Jakarta, 2002.

[2]Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj, Hlm. 174, Vol. 9, Dar al-Ihya’ At-Turats Al-Arabi, Beirut, 1392 H.

[3] Jami’ al-Muallifin, Al-Mausu’ah Al-Kuwaitiyah, Hlm. 205, Vol. 41, Wizarah Al-Auqaf wa Asy-Syu’un Al-Islamiyah, 1427 H.

[4] Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Hlm. 4371, Vol. 6, Dar el-Fikr, Beirut, tt.

[5] https://trends.tribunnews.com/2022/07/22/kenal-lewat-tiktok-polisi-beristri-ajak-nikah-siri-wanita-kini-talak-via-wa-saat-hamil-6-bulan. Diakses pada Kamis, 24 November 2022 pada 06.10 WIB.

[6] Ibid.

[7] ibid, Hlm. 50, Vol. 7, Dar el-Fikr, Beirut, 2020.

[8] Muhammad Ahmad As-Syathiri, Syarh Al-Yāqūt An-Nāfīs, Hlm. 9, Vol. 3, Dar el-Hawi, 1997.

[9] Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah, Hlm. 16-17, Vol 4, Dar al-Kotob al-Ilmiyah, Beirut, 2003.

[10] ibid

[11] Jami’ al-Muallifin, Al-Mausu’ah Al-Kuwaitiyah, Hlm. 233, Vol. 41, Wizarah Al-Auqaf wa Asy-Syu’un Al-Islamiyah, 1427 H.

[12] Marzuki Wahid, Fiqh Indonesia, Hlm. 200, ISIF (Institut Studi Islam Fahmina), Cirebon, 2014.

[13] ibid, Hlm. 108.

[14] Sibawaihi. M. Ag., Filsafat Ilmu, Hlm. 8, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011

[15] Muhammad bin Ali ash-Shabban, Hasyiah ‘ala Syarh al-Sulaam,Hlm. 35 al-Haramain, Singapura, tt.

[16] Bahrum, SE, M.Ak, Akt, ONTOLOGI, EPISTEMOLOGI DAN AKSIOLOGI, Hlm. 36, Vol. 8 Nmr. 2, Jurnal Sulesana, 2013

[17] Marzuki Wahid, Fiqh Indonesia, Hlm. 389, ISIF (Institut Studi Islam Fahmina), Cirebon, 2014

[18] Sibawaihi. M. Ag., Filsafat Ilmu, Hlm. 11, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

[19]  Marzuki Wahid, Fiqh Indonesia, Hlm. 216-217, ISIF (Institut Studi Islam Fahmina), Cirebon, 2014

[20] ibid, Hlm. 13

[21] Syekh Ibrahim bin Ismail, Syarh Ta’līm Al-Muta’allim, Hlm. 3, Haramain, Surabaya, tt.

[22] Imam Abu Bakar Al-Hishni, Kifāyah Al-Akhyār fī Halli Ghāyah al-Ikhtishār, Hlm. 61, Vol. 2, Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, Jakarta, 2004.

[23] ibid

[24] Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurthubi, Al-Jāmi’ li Ahkam Al-Qur’ān, Hlm. 247, Vol. 3, Dar el-Kotob Al-Ilmiyah, Beirut, 2014.


Kontributor: Awwaludin Harahap, santri Ma’had Aly PMH semester VI.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *