Pendahuluan
Pernikahan sering dipahami secara dangkal sebagai bentuk legalisasi hubungan biologis dan emosional antara dua insan. Perspektif ini cenderung mereduksi pernikahan menjadi institusi sosial semata. Padahal, dalam perspektif Islam bagi Kiai Sahal, pernikahan memiliki nilai transendental yang sangat tinggi. Ia bukan hanya soal cinta dan kenikmatan, melainkan juga ruang penyempurnaan penghambaan (ubudiyah) kepada Allah. Pernikahan adalah medan pendidikan ruhani yang melibatkan pengendalian diri, tanggung jawab, dan pengujian ketaatan.[1]
Pernikahan sebagai Ruang Ubudiyah
Konsep ubudiyah dalam Islam tidak terbatas pada ibadah mahdhah seperti shalat, puasa, dan zakat. Ubudiyah adalah manifestasi total penghambaan kepada Allah dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk pernikahan. Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa “al-‘ubudiyyah asma wa haqiqatuha tamam al-hubb ma‘a tamam al-dzull”—penghambaan yang sempurna terjadi ketika cinta dan kepasrahan mencapai puncaknya.[2]
Dalam konteks ini, pernikahan merupakan medium untuk menguji dan mengekspresikan ubudiyah secara nyata, sebab dalam relasi suami-istri terkandung banyak dimensi: cinta, tanggung jawab, pengorbanan, dan pengendalian diri. Pernikahan bukan terminal akhir, tetapi terminal transit; tempat menambah bekal untuk perjalanan spiritual yang lebih panjang.[3]
Ketaqwaan dalam Dimensi Batas dan Larangan
Ketaqwaan dalam pernikahan tidak semata-mata lahir dari bertambahnya amal ibadah yang halal, tetapi justru dari kemampuan untuk menahan diri terhadap potensi larangan. Taqwa, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Ghazali, adalah “imtina‘ ‘anil ma‘ashi was sayyiat” (menjauhi maksiat dan keburukan).[4] Dalam kerangka ini, akad pernikahan tidak hanya menjadi sebab dihalalkannya hubungan tertentu, tetapi juga menjadi pengharaman terhadap seluruh relasi lain yang sebelumnya terbuka.
Dengan terucapnya akad, seorang laki-laki tidak hanya menghalalkan seorang perempuan, tetapi juga mengharamkan seluruh perempuan lain atas dirinya. Inilah bentuk peniadaan pilihan sebagai wujud kesetiaan pada satu jiwa dan kepatuhan pada syariat. Demikian pula bagi perempuan. Dengan akad itu, ia menutup jutaan kemungkinan demi satu perjanjian ruhani yang disebut mitsaqan ghaliẓan (perjanjian yang berat).[5]
Pernikahan dan Jihad Batin
Pernikahan adalah medan jihad yang sunyi. Ia tidak ditandai dengan dentang senjata, tetapi dengan perang melawan ego, penundukan syahwat, dan kesetiaan terhadap komitmen batin. Kesetiaan dalam Islam tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga batiniah: menjaga pandangan, pikiran, dan perasaan agar tidak tergoda pada selain pasangan.
Konsep ini sejalan dengan maqāṣid al-syari‘ah dalam menjaga kehormatan (ḥifẓ al-‘irḍ), menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan menjaga agama (ḥifẓ al-din).[6] Dalam pernikahan, seseorang tidak hanya melindungi dirinya dari perbuatan zina secara lahiriah, tetapi juga dari pengkhianatan batin dan kegagalan memelihara amanah cinta.
Penutup
Pernikahan adalah medan latihan spiritual yang menantang. Ia tidak semata tentang memiliki dan dicintai, melainkan tentang kemampuan tunduk kepada batas-batas syariat sebagai bentuk ubudiyah. Dalam ruang sempit yang penuh larangan ini, ketaqwaan diasah. Karena itu, pernikahan harus dilihat bukan sebagai zona nyaman, tetapi ladang jihad batin yang mengantar seorang hamba menuju kesempurnaan diri di hadapan Allah. Kesadaran ini penting agar pernikahan tidak dipahami sebagai pelampiasan, tetapi sebagai pengabdian.
[1] KMF Jakarta, Kiai Sahal; Sebuah Biografi (Banten: Penerbit KMF Jakarta, 2012), h. 90.
[2] Ibn Taymiyyah, al-‘Ubudiyyah, tahqiq oleh Muhammad Naṣir al-Dīn al-Albānī, (Riyadh: Maktabah al-Ma‘ārif, 1995), h. 15.
[3] KMF Jakarta, Kiai Sahal; Sebuah Biografi (Banten: Penerbit KMF Jakarta, 2012), h. 90.
[4] Al-Ghazālī, Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn, Jilid 4, (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 2005), h. 210.
[5] Lihat QS. An-Nisā’: 21, yang menyebut akad nikah sebagai “mitsāqan ghalīẓan”. Tafsir al-Qurṭubī dan Fakhruddin ar-Rāzī menegaskan bahwa istilah ini hanya digunakan dalam perjanjian-perjanjian besar, seperti perjanjian para nabi.
[6] Al-Shāṭibī, al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996), Jilid 2, h. 9-10.
