Perkembangan teknologi digital saat ini telah melahirkan berbagai inovasi dalam sektor keuangan, salah satunya adalah mata uang digital atau cryptocurrency. Bitcoin, sebagai pelopor mata uang digital, telah menjadi fenomena global yang menimbulkan berbagai reaksi, baik dari kalangan pelaku ekonomi, pemerintah, maupun ulama. Pertanyaannya: bagaimana hukum penggunaan Bitcoin dalam transaksi menurut pandangan fiqih muamalah klasik yang terkandung dalam kitab kuning?
Dalam tradisi keilmuan Islam, kitab kuning merupakan rujukan utama dalam memahami hukum-hukum Islam, termasuk fiqih muamalah. Meskipun para ulama terdahulu tidak mengenal istilah cryptocurrency, namun pendekatan qiyas (analogi) dan kaidah-kaidah fiqih memungkinkan kita untuk menggali hukum terhadap perkara baru, termasuk Bitcoin.
Bitcoin: Mata Uang atau Komoditas?
Salah satu isu utama dalam fiqih muamalah terkait Bitcoin adalah: apakah Bitcoin dapat dianggap sebagai alat tukar yang sah (mal mutaqawwim) dalam Islam? Dalam kitab Fathul Mu’in dan Bughyatul Mustarsyidin, dijelaskan bahwa syarat sah suatu barang menjadi alat tukar dalam jual beli adalah dapat dinilai, diterima oleh masyarakat, dan tidak mengandung gharar (ketidakjelasan). Jika Bitcoin dipahami sebagai alat tukar yang diakui secara luas oleh komunitas tertentu dan dapat ditukar dengan barang atau jasa, maka sebagian ulama kontemporer membolehkan penggunaannya.
Namun, sebagian lainnya memandang bahwa Bitcoin lebih menyerupai komoditas spekulatif karena fluktuasi harganya yang sangat tajam. Dalam pandangan ini, Bitcoin tidak memenuhi syarat istiqrar al-qimah (stabilitas nilai), yang dalam fiqih klasik diperlukan dalam konteks penggunaan dinar dan dirham. Oleh sebab itu, terdapat kekhawatiran bahwa Bitcoin dapat mengandung unsur gharar dan maysir (spekulasi berlebihan) yang diharamkan.
Perspektif Kitab Kuning dan Kaidah Fiqih
Dalam kitab Al-Majmu’ karya Imam Nawawi, dijelaskan bahwa hukum muamalah harus dilihat dari sisi maslahat dan mafsadah (kemaslahatan dan kerusakan). Jika suatu bentuk transaksi lebih banyak menimbulkan kerusakan sosial dan ekonomi, maka hukum asalnya bisa berubah menjadi haram atau makruh. Mengingat penggunaan Bitcoin masih belum memiliki regulasi yang jelas di banyak negara, dan rawan dijadikan alat pencucian uang atau spekulasi ekstrem, maka sebagian ulama menilainya sebagai haram atau setidaknya syubhat.
Namun, jika Bitcoin digunakan sebagai alat tukar yang sah, dalam transaksi yang transparan, tidak ada unsur penipuan, dan digunakan secara terbatas sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka sebagian ulama membolehkannya dengan syarat kehati-hatian.
Penutup: Urgensi Ijtihad Zaman Kini
Kitab kuning memang tidak secara eksplisit membahas Bitcoin, tetapi kaidah-kaidah yang ada di dalamnya tetap relevan untuk dijadikan pedoman. Dalam kaidah fiqih disebutkan:
“الحكم يدور مع علته وجوداً وعدمحاً” Hukum itu berputar sesuai dengan illat-nya, ada atau tidaknya.
Artinya, selama Bitcoin memenuhi unsur-unsur kemaslahatan dan bebas dari unsur yang diharamkan, maka penggunaannya dalam transaksi bisa saja dibolehkan. Namun, jika mengandung spekulasi ekstrem dan ketidakpastian yang merusak tatanan muamalah, maka keharamannya menjadi lebih kuat.
Oleh karena itu, umat Islam hendaknya berhati-hati dalam menggunakan Bitcoin, dan senantiasa merujuk pada pendapat ulama terpercaya yang memahami konteks modern dan tetap berpijak pada khazanah klasik Islam.
