Di tengah gegap gempita global menyambut era kendaraan listrik (EV) sebagai solusi jitu melawan perubahan iklim, Indonesia tampil sebagai pemain kunci. Dengan cadangan nikel terbesar di dunia—bahan baku vital bagi baterai EV—negara ini meluncurkan kebijakan ambisius bernama hilirisasi. Tujuannya mulia: menghentikan ekspor bahan mentah, membangun industri pengolahan di dalam negeri, dan merebut posisi terhormat dalam rantai pasok global. Namun, di balik narasi optimis tentang pertumbuhan ekonomi dan kontribusi pada “ekonomi hijau”, tersembunyi sebuah realitas yang jauh lebih kelam. Transisi energi ini melahirkan sebuah paradoks yang tajam: solusi “hijau” bagi dunia dibangun di atas “zona pengorbanan” (sacrifice zones) di tingkat lokal, di mana masyarakat dan lingkungan menanggung biaya yang tak ternilai.
Ambisi pemerintah Indonesia sesungguhnya dapat dipahami. Kebijakan hilirisasi yang diwujudkan melalui larangan ekspor bijih nikel sejak 2020 adalah strategi industrialisasi untuk melepaskan diri dari kutukan sumber daya alam. Dengan memaksa investasi asing membangun smelter di wilayah seperti Morowali di Sulawesi Tengah dan Halmahera di Maluku Utara, pemerintah berharap dapat menciptakan nilai tambah, menyerap jutaan tenaga kerja, dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah. Di atas kertas, visi ini tampak cemerlang. Kawasan yang tadinya sepi sontak berubah menjadi pusat industri raksasa yang menyumbang signifikan pada produk domestik regional bruto (PDRB).
Namun, citra bersih kendaraan listrik di jalanan kota besar Eropa atau Amerika menjadi kabur saat kita menelusuri jejak rantai pasoknya ke hulu. Inilah inti dari “paradoks hijau”. Proses ekstraksi nikel laterit di Indonesia memerlukan pembukaan hutan skala masif dan pengerukan lapisan tanah, menghancurkan keanekaragaman hayati secara permanen. Lebih ironis lagi, proses peleburan di smelter yang sangat boros energi justru ditenagai oleh pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara captive yang dibangun di sekitar kawasan industri. Akibatnya, jejak karbon untuk memproduksi satu unit baterai “bersih” ini menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Konsep “hijau” mengalami pergeseran beban (burden shifting): polusi udara di kota berkurang, tetapi polusi karbon dan limbah beracun justru dipindahkan ke pedesaan Sulawesi dan Maluku.
Dampak sosio-ekonomi yang dirasakan komunitas lokal menjadi bukti nyata dari paradoks ini. Kawasan Industri Morowali menjadi potret paling jelas. Memang, lapangan kerja baru tercipta, tetapi sering kali terbatas pada posisi buruh kasar bagi warga lokal, sementara posisi teknis dan manajerial didominasi oleh tenaga kerja dari luar daerah dan tenaga kerja asing. Pertumbuhan ekonomi yang pesat memicu inflasi lokal yang tak terkendali, membuat harga tanah dan biaya hidup melambung tinggi, sehingga warga asli justru terpinggirkan dari tanah mereka sendiri. Profesi tradisional seperti nelayan dan petani, yang selama berabad-abad menjadi tulang punggung kehidupan, kini sekarat. Laut mereka tercemar oleh sedimentasi dan limbah slag nikel yang merusak terumbu karang dan memusnahkan hasil tangkapan ikan. Lahan pertanian mereka tergusur oleh ekspansi industri.
Dislokasi sosial yang terjadi tidak kalah parahnya. Ledakan populasi akibat migrasi pekerja dari seluruh penjuru negeri menciptakan ketegangan sosial antara penduduk asli dan pendatang. Konflik agraria akibat sengketa lahan antara warga dan perusahaan menjadi pemandangan umum. Struktur sosial yang tadinya berbasis gotong royong dan nilai-nilai agraris-maritim perlahan terkikis oleh gaya hidup instan dan konsumtif yang dibawa oleh gelombang industri. Kohesi sosial retak, sementara masalah seperti kriminalitas dilaporkan meningkat.
Paradoks ini diperparah oleh lemahnya kerangka regulasi dan penegakan hukum. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) kerap kali hanya menjadi formalitas administratif, bukan instrumen efektif untuk mengendalikan dan memitigasi kerusakan. Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang ada lebih sering bersifat karitatif dan sporadis, gagal menyentuh akar masalah struktural yang dihadapi masyarakat. Manfaat ekonomi yang masif dari industri ini cenderung terpusat pada elite dan investor, sementara biaya ekologis dan sosialnya dieksternalisasi dan ditanggung oleh komunitas lokal yang paling rentan.
Pada akhirnya, kisah hilirisasi nikel di Indonesia adalah cerminan dari dilema besar dalam transisi energi global. Ia mempertanyakan kembali definisi “pembangunan berkelanjutan” itu sendiri. Keberlanjutan untuk siapa? Kemajuan dengan biaya apa? Tanpa intervensi kebijakan yang serius untuk memperkuat penegakan hukum lingkungan, memastikan pembagian manfaat yang adil, dan mewajibkan penggunaan teknologi yang lebih bersih, transisi energi ini berisiko menjadi sebuah ironi tragis. Narasi “hijau” yang didengungkan di panggung dunia hanyalah sebuah ilusi yang dibeli dengan mengorbankan kesejahteraan, lingkungan, dan masa depan komunitas di hulunya.
