Dewasa ini, fenomena pembakaran sampah terbuka (open burning) di sebagian lingkungan pesantren masih menjadi praktik yang lazim, bahkan dianggap sebagai prosedur standar pembersihan. Alasannya beragam, mulai mahalnya biaya pengangkutan sampah, dan menganggap kegiatan tersebut menjadi solusi praktis. Namun, pada dasarnya praktik semacam ini di lingkungan pesantren merupakan paradoks ekologis.
Di satu sisi pesantren mengajarkan kebersihan dengan jargon yang familiar an-naẓāfatu mina al-īmān, bahkan dalam pesantren mahasiswa sudah familiar dengan pelajaran Maqāṣid al-Syarī‘ah dan salah satu tujuan syariat adalah menjaga nyawa (Hifz an-Nafs) serta menjaga lingkungan (Hifzh al-Bi’ah). Namun di sisi lain pesantren sendiri memproduksi polutan yang mengancam kesehatan santri, warga sekitar dan kelestarian alam. Kondisi inilah yang merepresentasi sebuah “dosa ekologis”. Konsep dosa ekologis sendiri merujuk pada pandangan bahwa kerusakan lingkungan yang disebabkan ulah manusia bukan sekedar pelanggaran administratif semata, melainkan pelanggaran nilai moral dan spiritual[1].
Mengenai pembakaran sampah, Supriyono dalam artikelnya mengenai edukasi bahaya pembakaran sampah, memaparkan tujuh fakta mengenai bahaya pembakaran sampah, pertama; secara umum kegiatan pembakaran sampah yang dilakukan secara serampangan akan menghasilkan karbonmonoksida yang bila terhirup manusia dapat mengganggu fungsi kerja sel darah merah yang seharusnya dan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Kedua, asap dari pembakaran sampah plastik akan menghasilkan senyawa kimia dioksin atau zat yang bisa digunakan sebagai herbisida (racun tumbuhan). Selain itu, proses tersebut juga dapat menghasilkan fosgen atau gas beracun berbahaya yang pernah digunakan sebagai senjata pembunuh pada masa Perang Dunia I.
Ketiga, hasil pembakaran sampah yang mengandung klorin dapat menghasilkan 75 jenis zat beracun lain. Keempat, asap dari pembakaran sampah mengandung benzopirena (gas beracun penyerang jantung) sebanyak 350 kali. Zat ini disinyalir sebagai biang keladi penyebab kanker dan hidrokarbon berbahaya (seperti asam cuka) penyebab iritasi. Kelima, membakar kayu juga dapat menghasilkan senyawa yang mengakibatkan kanker. Sedangkan melamin dapat menghasilkan formaldehida (formalin) bila dibakar dengan suplai oksigen yang banyak atau HCN (asam sianida) bila kurang oksigen.
Keenam, pembakaran sampah di area terbuka dapat menghasilkan partikel debu halus atau Particulate Matter (PM) yang mencapai level PM 10 (10 mikron). Dengan tingkatan tersebut, zat ini tidak dapat disaring oleh alat pernapasan manusia, sehingga bisa masuk ke paru-paru dan mengakibatkan gangguan pernapasan. Ketujuh, Pembakaran sampah dapat menyebabkan kabut asap yang tebal dan mengurangi jarak pandang dan kenyamanan di lingkungan tempat tinggal. Yang lebih parah, bisa memicu terjadinya kebakaran dengan skala lebih besar[2].
Lebih lanjut lagi, menurut dosen kesehatan Universitas Airlangga (UNAIR), Disny Prajnawita, S.KM., M.Kes., pembakaran sampah bukan hanya berisiko bagi kesehatan, melainkan juga melanggar hukum. Ia menegaskan bahwa pembakaran sampah secara terbuka tidak dianjurkan dan dilarang dalam Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008. Karena pada dasarnya asap yang dihasilkan dari kegiatan pembakaran sampah, terutama sampah yang mengandung plastik dan bahan organik lainnya melepaskan berbagai polutan dan zat berbahaya ke udara, seperti karbon monoksida dan PM 2.5[3].
Dampak buruk bagi kesehatan dan pelanggaran hukum tersebut menegaskan bahwa persoalan sampah dalam dunia pesantren tidak boleh lagi dipandang sebelah mata. Sebagai lembaga pendidikan karakter, pesantren sepatutnya menjadi representasi nyata dari jargon an-naẓāfatu mina al-īmān, kebersihan yang tidak hanya berhenti pada kebersihan fisik bangunan, tetapi juga kebersihan ruang hidup atau ekosistem sekitar. Dalam konteks ini, implementasi kaidah dar’u al-mafāsid muqaddamun ‘alā jalbi al-maṣāliḥ (mencegah kerusakan lebih diutamakan dibanding mewujudkan kemaslahatan) mesti terealisasi secara nyata.
Menghentikan polusi asap yang merusak kesehatan santri dan warga sekitar adalah upaya mencegah kerusakan yang harus didahulukan daripada sekadar mengejar “kemaslahatan praktis” berupa efisiensi biaya operasional. Upaya menangani persoalan sampah harus dilakukan dengan cara yang baik. Yusuf al-Qordhowi dalam karyanya Ri’ayah al-bi’ah fi Syariat al-Islam menyitir hadis yang diriwayatkan oleh Syaddad ibn Aus, bahwa Rasulullah bersabda:
إن الله كتب الإحسان على كل شيئ
“Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu”
dan hadis أن تعبد الله كما تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك (dirimu menyembah Allah seolah-olah dirimu melihat-Nya, maka jika engkau tidak melihat-Nya, sesungguhnya Dia melihatmu) yang merupakan jawaban Rasulullah atas pertanyaan Malaikat Jibril sebagai landasan pentingnya memperlakukan lingkungan dengan baik. Menurutnya, pemaknaan al-Ihsan ini mencakup dua makna sekaligus, yaitu al-Ihkam wal Itqon (kesempurnaan) dan al-Isyfaq wal Hanan wal Ikrom (kepedulian, kasih sayang, empati) yang mana dalam hal ekologi atau lingkungan keduanya harus berjalan beriringan tak terpisahkan[4]. Lebih jauh lagi, menurutnya menjaga lingkungan (hifzh al-bi’ah) merupakan sarana agar terwujudnya kulliyat al-khams yang merupakan manifestasi dari maqāṣid al-syarī‘ah itu sendiri[5]. Oleh karenanya, pemanfaatan dan menyikapi lingkungan harus disertai empati, bukan mempertimbangkan keuntungan materialistik semata
Mengingat krisis ekologi yang sudah sedemikian rupa, langkah yang perlu dilakukan bukan hanya bersifat praktis namun mengesampingkan dampak buruk yang ditimbulkan. Melainkan harus bertranformasi untuk mengelola sampah itu sendiri. Prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang telah diatur dalam UU No. 18 Tahun 2008 seharusnya menjadi pedoman dalam mengelola sampah, terutama di tanah pesantren. Paradigma mengumpulkan-mengangkut-membuang-membakar harus diubah menjadi mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang[6].
Selain melakukan sosialisasi secara masif, langkah yang dapat diambil untuk menerapkan prinsip 3R di pesantren adalah melakukan pemilahan sampah melalui sistem yang baik. Hal itu dapat ditempuh antara lain dengan cara memfasilitasi tempat sampah sesuai jenisnya sendiri-sendiri dengan jumlah yang cukup dan jarak yang tidak terlalu jauh antara satu sama lain. Memberikan tanggung jawab pengelolaan satu tempat sampah kepada satu kelompok yang telah dibentuk. Menjual sampah yang telah dipilah dan melakukan transparansi dana penjualan agar para santri sadar bahwa sampah yang mereka kumpulkan memiliki nilai ekonomis. Mengalokasikan uang penjualan ke kebutuhan pondok pesantren seperti buku perpustakaan atau yang lain.
Penerapan ekonomi sirkular ini berdampak positif pada keberlanjutan lingkungan dan operasional pesantren dalam jangka panjang. Langkah transisi ini memang tidak serta-merta melenyapkan seluruh tumpukan masalah secara instan. Namun, perubahan sistem yang diarsiteki secara perlahan ini setidaknya dapat menekan dampak negatif dari praktik pembakaran sampah. Ikhtiar ini sejalan dengan kaidah fikih mā lā yudraku kulluhū lā yutraku kulluhū. (sesuatu hal yang baik yang tidak bisa dilakukan secara penuh, jangan sampai diabaikan sama sekali).
Berangkat dari pemahaman tersebut, kita juga perlu meluruskan kekeliruan pemikiran yang kerap terjadi di lapangan. Penggunaan kaidah “akhaffu ad-ḍararain” (mengambil tindakan yang dampak kerusaknya lebih kecil) sering kali dijadikan dalih pembenaran untuk tetap membakar sampah secara terbuka, dengan alasan membakar sampah “lebih mendingan” daripada membiarkannya menumpuk dan membusuk. Pembenaran ini tidak sepenuhnya tepat. Sebab, dampak negatif jangka panjang dari racun dioksin dan polusi pembakaran terbuka sejatinya jauh lebih masif dan destruktif bagi kesehatan jiwa santri dan masyarakat sekitar. Dengan kata lain, praktik pembakaran sampah harus diminimalisir sebisa mungkin, dan peralihan menuju pengelolaan sampah yang ramah lingkungan merupakan kebutuhan yang mendesak
Referensi:
[1] Muhammad Jenal Aripin, Ketika Sampah Menjadi Dosa: Studi Moral dan Spiritual Masalah Lingkungan di Indonesia, al-Muqaddimah: Jurnal of Islamic Studies, Vol. 16, No.1, 2025, Hlm. 30
[2] Supriyono, Bahaya Membakar Sampah, https://dinsos.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/bahaya-membakar-sampah-44, Akses Selasa, 30 Desember 2025, pukul 06.15 wib.
[3] Satria Farrely Ardiansyah, Bakar Sampah, Polusi Tersembunyi yang Mengancam Kesehatan dan Lingkungan, https://unair.ac.id/post_fetcher/sekolah-ilmu-kesehatan-ilmu-alam-bakar-sampah-polusi-tersembunyi-yang-mengancam-kesehatan-dan-lingkungan/, Akses 30 Desember 2025, pukul 06.05 wib.
[4] Yusuf al-Qordhowi, Ri’ayah al-bi’ah fi Syariat al-Islam, Dar al-Syuruq, Cet. I, 2001,hlm. 120.
[5] Ahmad Sarip Saputra dkk, Hifdh Al-Bī‘ah as part of Maqāṣid Al-Sharī’ah: Yūsuf Al-Qarḍāwy’s perspective on the environment in Ri’āyat al-Bī‘ah fi Sharī’ah al Islām book, AIP Conf. Proc. 2353, 030106 (2021), Hal. 5, https://doi.org/10.1063/5.0052768
[6] Abdul Hakim Zakkiy Fasya, Mursyidul Ibad, Kuuni Ulfah Naila El Muna, Shofi Futri Pratiwi, & Shofiyah Ajeng Sekar Arum. Tinjauan Sistematis Pengelolaan Sampah Padat di Indonesia: Timbul, Karakteristik, Pengolahan, dan Regulasi. JURNAL KESEHATAN LINGKUNGAN , Vol. 17, No. 4, 2025 Hlm. 339 https://doi.org/10.20473/jkl.v17i4.2025.333-342